 |
| Yorrys Raweyai |
Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyatakan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI mulai menyusun arah kerja untuk mengawasi berbagai persoalan strategis di Tanah Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Yorrys melalui akun media sosial resminya usai mengikuti rapat pleno Pansus Papua di Jakarta, Kamis (25/6).
Menurut Yorrys, rapat pleno membahas sejumlah agenda utama, mulai dari pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, penyusunan program kerja, hingga rencana pelaksanaan tugas panitia khusus tersebut.
"Pansus Papua dibentuk sebagai instrumen DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan negara yang berdampak pada masyarakat Papua, khususnya terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan situasi keamanan di Tanah Papua," tulis Yorrys.
Ia menjelaskan, Pansus Papua memiliki mandat untuk menginventarisasi sekaligus melakukan investigasi guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai berbagai persoalan di Papua. Cakupan kajian tersebut meliputi aspek pembangunan, sosial, hingga persoalan kemanusiaan.
Yorrys menegaskan, kehadiran negara di Tanah Papua harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta menjamin terciptanya situasi keamanan yang kondusif.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi prasyarat penting dalam mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.
Karena itu, ia berharap Pansus Papua mampu menghasilkan rekomendasi yang objektif dan konstruktif sebagai landasan bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua secara menyeluruh.
"Pansus Papua diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang objektif, konstruktif, dan mampu menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua secara menyeluruh," ujar Yorrys. Red