 |
| Ketua Pansus Moker: Narasi VP PT Freeport Bertolak Belakang dengan Fakta (gambar/ilustrasi) |
Timika – Panitia Khusus Mogok Kerja (Pansus Moker) DPRK Mimika memberikan tanggapan atas pernyataan Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, yang dipublikasikan oleh salah satu media daring di Timika.
Pansus menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan fakta yang terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan mogok kerja dan berpotensi menyesatkan opini publik. Pernyataan itu disampaikan usai pelaksanaan RDP pada Senin (27/7/2026).
Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tenouye, mengatakan informasi yang disampaikan pihak manajemen PT Freeport Indonesia melalui pesan WhatsApp kepada wartawan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya terjadi selama RDP berlangsung di Ruang Serbaguna DPRK Mimika.
Menurut Derek, isi pernyataan tersebut tidak sejalan dengan jalannya rapat. Karena itu, Pansus menilai informasi yang disampaikan kepada publik tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di ruang sidang.
Ia menjelaskan bahwa dalam RDP tersebut tidak pernah ada kesimpulan ataupun persetujuan dari Pansus yang menyatakan penyelesaian persoalan mogok kerja telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, rapat justru berakhir dengan keputusan untuk diskors.
Derek menerangkan, keputusan skors diambil karena perwakilan PT Freeport Indonesia yang hadir tidak memiliki kewenangan sebagai pengambil keputusan dalam struktur manajemen perusahaan. Para utusan hanya membawa nota tugas untuk menyampaikan laporan kepada pimpinan, sehingga tidak dapat mengambil maupun menetapkan keputusan dalam forum RDP.
Ia juga menegaskan bahwa agenda RDP bukan untuk membenarkan langkah perusahaan ataupun melakukan verifikasi data, melainkan meminta penjelasan langsung dari pihak yang memiliki otoritas mengambil keputusan.
Pansus selanjutnya mengimbau manajemen PT Freeport Indonesia, khususnya jajaran yang bertugas menyampaikan informasi kepada publik, agar setiap pernyataan yang disampaikan kepada media didasarkan pada fakta yang terjadi serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Pansus mengundang secara terbuka VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, untuk hadir langsung dalam RDP berikutnya di Mimika agar dapat mengikuti pembahasan secara langsung bersama DPRK Mimika.
Sebelumnya, menjelang pelaksanaan RDP, Pansus memperoleh konfirmasi bahwa sejumlah pimpinan PT Freeport Indonesia akan menghadiri rapat tersebut. Nama-nama yang disebut dijadwalkan hadir antara lain President Director PTFI Tony Wenas, Director PTFI Claus Wamafma, Executive Vice President Government Relations Riza Pratama, serta Chief Financial Officer Clementino Lamury.
Sementara itu, dari pihak PT Kuala Pelabuhan Indonesia (PT KPI), pimpinan yang dikonfirmasi hadir yakni Direktur PT KPI Djibril M.A. Bahar bersama jajaran Site Manager yang berkaitan dengan pembahasan.
Namun, pada hari pelaksanaan RDP, jajaran pimpinan PT Freeport Indonesia yang sebelumnya disebut akan hadir tidak datang memenuhi agenda tersebut. Kondisi tersebut membuat Ketua Pansus Moker DPRK Mimika memutuskan menskors rapat dan menyatakan akan kembali memanggil pimpinan PT Freeport Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian persoalan mogok kerja. Ywn
Email admin@yapekopa.org