 |
| Ferri Nuzarli (tengah, pegang mic) mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Buruh |
Papua Tengah – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Mogok Kerja PT Freeport Indonesia DPRD Kabupaten Mimika, Derek Tenouye, menilai pengunduran diri Ferri Nuzarli dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Buruh tidak memengaruhi perjuangan ribuan buruh PT Freeport Indonesia yang tengah memperjuangkan pemulihan hak-hak normatif mereka.
Hal tersebut disampaikan Derek Tenouye saat dihubungi melalui sambungan telepon aplikasi WhatsApp, Senin (29/6/2026).
Menurut Derek, perjuangan buruh Freeport selama ini tidak pernah bergantung pada satu figur di dalam struktur Partai Buruh. Yang menjadi penentu, kata dia, adalah keberpihakan nyata kepada para pekerja, baik mereka yang masih aktif bekerja maupun para pekerja yang menjalankan mogok kerja sah.
"Perjuangan buruh Moker Freeport tidak akan berhenti hanya karena ada satu orang yang terganggu dengan sikap pemerintahan pusat yang menerima aspirasi Pansus Moker, kemudian ia mundur dari kepengurusan partai. Yang dibutuhkan buruh adalah keberpihakan yang nyata terhadap pemulihan hak-hak mereka," ujar Derek.
Derek menilai Penasehat Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, justru telah menunjukkan komitmennya terhadap perjuangan buruh setelah menerima audiensi Pansus DPRD Kabupaten Mimika untuk membahas penyelesaian mogok kerja PT Freeport Indonesia.
Menurutnya, kesediaan Said Iqbal menerima Pansus dan membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat menunjukkan bahwa kepentingan pekerja tetap menjadi prioritas, tanpa membedakan pekerja aktif maupun pekerja yang sedang menjalankan mogok kerja.
"Pak Said Iqbal menerima kami, mendengar seluruh persoalan yang kami sampaikan, dan membuka ruang agar penyelesaian ini dapat diperjuangkan melalui pemerintah pusat. Itu menunjukkan keberpihakan kepada buruh tanpa melihat latar belakang organisasi maupun status pekerjanya," katanya.
Sebaliknya, Derek mengaku menyesalkan sikap Ferri Nuzarli yang menurut penilaiannya selama ini tidak mendukung upaya pemulihan hak-hak pekerja mogok kerja PT Freeport Indonesia.
"Bagi kami, sikap tersebut tidak mencerminkan semangat perjuangan buruh. Buruh berharap hak-haknya dipulihkan, bukan ditolak," ujarnya.
Derek juga mengaitkan pengunduran diri Ferri Nuzarli dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Buruh dengan dinamika perjuangan buruh PT Freeport Indonesia yang belakangan mendapat perhatian pemerintah pusat melalui audiensi Pansus Moker Freeport dengan Said Iqbal.
Menurut Derek, Ferri memiliki rekam jejak yang, dalam penilaiannya, lebih berpihak kepada kepentingan penindasan manajemen PT Freeport Indonesia ketika masih menjabat sebagai Komandan Brigade SP KEP SPSI. Karena itu, ia menduga keputusan Ferri mundur dari kepengurusan Partai Buruh merupakan sikap politik yang ingin ditunjukkan kepada pihak manajemen PT Freeport Indonesia.
"Saya menduga pengunduran diri Ferri merupakan bentuk sikap politik untuk menunjukkan kepada manajemen PT Freeport Indonesia bahwa dirinya masih konsisten berada pada posisi yang selama ini ia ambil yakni memihak manajemen freeport. Saya menilai keberpihakannya lebih condong kepada penguasa dan kepentingan penindasan perusahaan daripada kepada pekerja akar rumput yang sedang memperjuangkan hak-haknya," kata Derek.
Menurut Derek, waktu pengunduran diri Ferri yang terjadi setelah Said Iqbal menerima aspirasi Pansus Moker Freeport menjadi bagian dari dinamika politik yang patut dicermati publik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan penilaian pribadinya berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi.
"Saya berharap dugaan saya keliru. Namun jika tidak, maka publik buruh berhak menilai sendiri apakah sikap Ferri selama ini lebih mencerminkan keberpihakan kepada manajemen PT Freeport Indonesia dengan segala pelanggarannya daripada kepada para pekerja yang hak-haknya sedang diperjuangkan," ujarnya.
Derek menegaskan bahwa Pansus DPRD Kabupaten Mimika tetap fokus mengawal penyelesaian mogok kerja hingga hak-hak normatif para pekerja dipulihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Perjuangan kami bukan soal konflik internal partai. Fokus kami adalah memastikan hak-hak pekerja mogok dipulihkan dan pemerintah hadir memberikan keadilan. Apa pun dinamika politik yang terjadi, perjuangan buruh Freeport harus tetap menjadi prioritas semua pihak," tegas Derek. Stv
Email admin@yapekopa.org