Ditulis oleh Frans Maniagasi/Aktivis Papua
Sejarah benar dipelajari dan diperdalam namun yang jadi soal adalah upaya mendalami sejarah dari aspek pengetahuan pada tataran ilmiah akademis memberikan produk baru yang kelak dalam upaya melanjutkan pengembangan ilmu pengetahuan.
Namun, dalam tataran kepentingan politik praktis, pendalaman itu kemudian ditransformasikan menjadi justifikasi utk mengklaim kebenaran dalam kepentingan politik praktis.
Pada tataran ini dapat disebut bahwasanya pendalaman sejarah diadopsi sebagai dalil untuk mempertahankan kepentingan politik misalnya mempertahankan satu wilayah demi kepentingan melengkapi klaim historis atas suatu wilayah.
Pada bulan Juni-Juli 1945, terjadi perdebatan yang sengit di BPUPKI antara Moh Hatta dkk dengan kelompok Soekarno Cs.
M.Hatta didalam Sidang BPUPKI menolak mentah-mentah New Guinea atau Irian Barat atau Papua dimasukkan menjadi wilayah dari negara Indonesia. Alasannya, penduduk Papua berbeda dari aspek ras dan kultur berbeda dengan Orang Indonesia lainnya yg ras Melayu. Hatta menyatakan bukan semata mata beliau belajar di Belanda tapi juga pengalaman empiris pernah di asingkan di Boven Digul Tanah Merah.
Sehingga selanjutnya menegaskan bahwa biarkan Orang Papua mengurus dan mengatur diri sendiri.
Namun, pendapat Hatta dibantah Soekarno, Moh Yamin, dan Prof Soepomo yang terkenal dengan teori integralistik-nya. Soekarno dengan pembesaran mitos kerajaan Majapahit yang mengklaim wilayah Indonesia mencakup sebagian besar wilayah Asia Tenggara hingga Papua bahkan termasuk PNG.
Upaya pembenaran sejarah oleh Soekarno dengan klaim mitos bekas kerajaan Majapahit dipakainya untuk mengklaim Papua sebagai wilayah yang masuk menjadi teritorinya Indonesia.
Klaim sepihak Soekarno tersebut kemudian didukung oleh Prof Soepomo yang terkenal dengan teori integralistik itu, kemudian membenarkan Soekarno dalam rapat itu secara aklamasi kemudian menetapkan Papua sebagai wilayah dari NKRI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Dari contoh itu menandakan bahwa Sejarah dalam perspektif pendalaman akademis Hatta mewakili kelompok ini.
Tapi dari aspek manipulasi kebenaran dan pendalaman sejarah dengan mitos teritorial Majapahit Soekarno dan Moh Yamin dua orang yang memiliki watak yang sama dalam hal klaim mengklaim sejarah membenarkan kepentingan politik dan mengklaim Papua sebagai wilayah teritori dari Indonesia merdeka yang diputuskan pada 18 Agustus 1945.
Nah, hal yang sama yang sering diperdebatkannya 15 Agustus 1962 mesti dilakukan penentuan nasib sendirii rakyat Papua dengan One Man One Vote. Tapi oleh Soeharto, dengan arsiteknya Ali Murtopo melalui Opsus, memutar balikkan menjadi musyawarah mufakat.
Kini kita telah mengetahui sejarah tersebut dan telah mendalaminya secara akademis. Pertanyaan: mampukah kita merubah proses sejarah yang direkayasa tersebut tatkala kepentingan nasional Indonesia dan global terhadap Papua?
Tanya pada rumput yang bergoyang.
Email: iphrdpapua@gmail.com