 |
| Hubungan Struktural Mogok Freeport dan Program Strategi Nasional di Merauke |
Timika, Papua Tengah - Sembilan tahun setelah 8.300 buruh PT Freeport Indonesia di-PHK buntut mogok kerja 2017, pola relasi antara negara, korporasi, dan aparat kembali terlihat di proyek food estate Papua Selatan.
Aktivis Buruh Freeport Aser Gobai menyebut, meski berbeda waktu, lokasi, dan komoditas, kasus Freeport 2017 dan Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate-bioenergi 2026 menunjukkan persamaan struktural. Keduanya, menurutnya, adalah bentuk perampasan yang dijalankan lewat relasi kekuasaan yang sama.
“Negara membuat regulasi, korporasi mengeksekusi, aparat menjadi tameng. Masyarakat jadi pihak yang dirugikan,” ujar Aser dalam tulisan yang dimuat di situs http://Yapekopa.org.
Pada Mei 2017, buruh Freeport di Timika mogok kerja menolak kebijakan furlough sepihak. LBH Papua mencatat, aksi itu berujung pada PHK massal terhadap 8.300 pekerja. Pemerintah disebut tidak melakukan intervensi efektif. Putusan kasasi 2022 menyatakan aksi mogok tersebut sah secara hukum.
Kini, di Papua Selatan, ribuan alat berat masuk untuk membuka lahan food estate dan bioenergi. Proyek itu masuk dalam daftar PSN, sehingga proses perizinan dipercepat dan dinilai memiliki AMDAL yang longgar.
“Di Mimika 2017, negara membiarkan. Di Merauke 2026, negara mempercepat,” tulis Aser.
Aser mencatat dua narasi utama yang digunakan untuk melegitimasi kedua kasus: “demi kepentingan nasional” dan “legal secara hukum”.
Mogok Freeport dianggap mengganggu stabilitas ekonomi dan proses negosiasi divestasi saham dan karena statusnya objek vital nasional. Proyek food estate dipromosikan sebagai upaya ketahanan pangan dan energi, sehingga penolakan masyarakat disebut menghambat pembangunan.
Modus operasi juga serupa: pecah belah dan kriminalisasi. Buruh Freeport diadu antara yang ikut mogok dan yang tetap bekerja. Masyarakat adat di Papua Selatan diadu antara yang setuju melepas tanah dan yang menolak, dengan label “pro-pembangunan” dan “anti-NKRI”.
Koordinator mogok Freeport pernah dipanggil polisi. Aktivis adat Awyu dan pendamping hukumnya dilaporkan perusahaan. Setelah protes mereda, solusi negara datang dalam bentuk pesangon di bawah standar dan ganti rugi tanah Rp300 per meter persegi.
Dampak sosial kedua peristiwa dinilai mirip. LBH Papua mencatat, PHK Freeport membuat sekitar 30.000 jiwa kehilangan sumber nafkah tetap. Sekitar 144 buruh disebut meninggal karena kesulitan akses kesehatan setelah BPJS dihentikan.
Di Papua Selatan, hilangnya hutan sagu memicu kerawanan pangan dan urbanisasi paksa ke Merauke. Pengetahuan ekologis masyarakat adat terancam hilang.
Aser merumuskan pola itu dalam formula sederhana: [Kepentingan Modal] + [Regulasi Negara] + [Monopoli Kekerasan] - [Hak Rakyat] = Perampasan.
“Komoditasnya berganti. Tembaga dan emas jadi sawit dan tebu. Tapi struktur kekuasaannya tidak,” katanya.
Hingga Mei 2026, LBH Papua menyatakan 8.300 buruh Freeport belum mendapat penyelesaian. Di sisi lain, pembukaan lahan food estate Papua Selatan terus berjalan.
Bagi Aser, hubungan kedua peristiwa itu bersifat struktural, bukan kausal. Perlawanan buruh dan perlawanan masyarakat adat, menurutnya, adalah satu perjuangan.
Diskusi soal pola ini kembali mengemuka dalam nobar film dokumenter Pesta Babi yang menyorot politik ekologi Papua. Pesan utamanya: solidaritas lintas kelas dan identitas diperlukan untuk melawan struktur yang sama. Red
Baca tulisan lengkapnya: Hubungan Mogok Freeport 2017 dan PSN Food Estate/Bioenergi 2026 yang Termuat Dalam Karya Film Dokumenter Pesta Babi