Aser Gobai Sesalkan Isu Mogok Kerja Karyawan Freeport Tak Disinggung dalam Pertemuan Kepala Daerah di Timika

rapat-komunikasi-kepala-daerah-se-tanah-papua-di-timika
Kepala daerah se Tanah Papua usai rapat koordinasi terkait pembangunan

Jayapura, yapekopa.org – Pertemuan sejumlah kepala daerah di Timika beberapa waktu lalu dinilai kehilangan momentum untuk menyuarakan persoalan krusial yang tengah dihadapi warga Papua.

Anggota DPRD Kabupaten Mimika sekaligus kader Partai NasDem, Aser Gobai, menyayangkan minimnya perhatian terhadap aksi mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia.

Menurut Aser, forum yang dihadiri para kepala daerah itu semestinya menjadi ruang untuk mengangkat keresahan ribuan pekerja yang sebagian besar merupakan Orang Asli Papua. Namun, isu tersebut justru luput dari pembahasan.

“Tidak ada yang istimewa dari pertemuan itu. Yang mengecewakan, masalah mogok kerja karyawan tidak mendapat perhatian serius dari para kepala daerah yang hadir,” ujar Aser, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, aksi mogok kerja yang berlangsung melibatkan anggota dari 260 suku di Papua. Banyak dari mereka, kata Aser, adalah korban dari proses divestasi saham Freeport pada 2017 lalu.

“Orang asli Papua dari berbagai suku telah menjadi korban ketamakan manajemen Freeport. Kini, mereka seolah diabaikan lagi oleh Gubernur Papua dan beberapa kepala daerah yang hadir di Timika,” tegasnya.

Aser menilai, diamnya para pemimpin daerah dalam forum tersebut menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap nasib masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan. Padahal, menurutnya, suara kepala daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong penyelesaian yang adil antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah pusat.

Ia berharap ke depan setiap kunjungan kerja dan pertemuan resmi di Papua tidak hanya bersifat seremonial. Gubernur dan bupati perlu menjadikan forum itu sebagai jembatan untuk menyuarakan persoalan riil masyarakat di akar rumput.

“Jangan sampai pejabat datang ke Timika hanya untuk foto bersama. Rakyat butuh pemimpin yang berani bicara lantang membela hak-hak mereka,” pungkas Aser.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Papua belum memberikan keterangan resmi terkait tanggapan atas pernyataan tersebut. Drk

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak