 |
| Pengucapan sumpah dan janji Pejabat Tinggi Pratama di Gedung Eme Neme Yauware, Timikan, Rabu (11/03/2026) |
Mimika — Pelantikan pejabat Jabatan Tinggi Pratama (JPT) pada Rabu, 11 Maret 2026, Gedung Eme Neme Yauware Timika, menuai protes dari berbagai pihak dan kalangan.
Banyak kritik dan protes lantaran Bupati Mimika Johannes Rettob dinilai tak menghormati hak kesulungan Orang Asli Papua, secara khusus masyarakat asli Mimika.
Kritik dan saran pun datang dari salah satu Anggota Komisi IV DPRK Mimika, Aser Gobai.
Aser menilai Bupati Mimika melantik pejabat tak memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Orang Asli Papua.
Aser mencontohkan Jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) yang musti diduduki pejabat definitif dan wajib Orang Asli Papua (OAP) karena berkaitan erat dengan kepentingan Masyarakat Papua.
"Sekretaris Dewan harus pejabat definitif dan OAP, karena mereka ini unsur pelayanan terhadap DPR dan karena ini di Papua maka harus hormati Undang-Undang Otsus Papua," kata Aser saat ditemui di sela-sela kesibukannya, Sabtu (14/3/2026), Timika.
Ia pun menekankan bahwa kewenangan pejabat definit Sekwan tak hanya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan.
"Tetapi ketika harus mengambil keputusan yang sifatnya strategis, itu hanya bisa diputuskan dengan kewenangan pejabat definitif maka dari itu harus segera lantik pejabat definitif," jelasnya.
"Dan itu (keputusan strategis) tidak bisa diputuskan oleh sekwan dengan status pejabat Plt atau Plh," sambungnya.
Bupati Johannes Rettob juga dimeminta untuk sesegera mungkin melantik Pejabat Definitif Sekretaris dewan, Kabag Keuangan dan Kasubag Kesekretariatan Dewan.
"Itu jabatan-jabatan penting karena sebagai pendukung pelaksanaan fungsi DPR di Timika yang bermuara di masyarakat," tegasnya.
Dikatan Aser, kegiatan DPRK Mimika harus terus berjalan sehingga bupati diminta tak menunda Agenda Dewan.
"Jangan ditunda-tunda, paling tidak dalam waktu dekat ini pejabat-pejabat itu sudah harus ada," tandasnya.
Bupati Johannes Rettob merombak tatanan birokrasi dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika.
Puluhan Pejabat Tinggi Pratama setingkat Eselon II resmi dilantik Rabu, 11 Maret 2026, di Gedung Eme Neme Yauware Timika.
Meski acara pelantikan itu diwarnai protes dan keributan dari ASN yang merasa telah memenuhi syarat, namun tak diakomodir untuk dilantik sesuai posisi yang dilamar, kegiatan tetap berjalan hingga akhir dengan pengawalan ketat aparat. Bill