 |
| Foto bersama usai kegiatan kunjungan kerja Pansus Moker di Kantor Disnakertrans Kabupaten Mimika, Rabu, 6/5/2026 |
TIMIKA, https://yapekopa.org – Panitia Khusus Mogok Kerja Freeport DPRD Mimika mengultimatum Bupati Mimika Johannes Rettob. Pemerintah daerah diberi waktu 7 hari untuk mendapatkan salinan Surat Penegasan Gubernur Papua dan Nota Pemeriksaan Pertama dari Disnaker Provinsi Papua terkait mogok kerja 8.300 buruh PT Freeport Indonesia.
Ketua Pansus Moker, Derek Tenouye, menyebut deadline itu disampaikan langsung dalam kunjungan kerja ke Disnakertrans Mimika, Rabu 6/5/2026, pukul 10.00 WIT dan disampaikan langsung kepada Kepala Disnakertrans Mimika.
Ia juga merasa penting mengaskan deadline 7 hari kepada bupati agar bupati langsung yang memberi perintah kepada bawahannya.
“Bupati! Kami beri 7 hari. Jangan ditunda. Dokumen ini kunci untuk menentukan langkah hukum penanganan mogok kerja,” tegas Derek saat dihubungi, Rabu 6/5/2026.
Politikus Partai Bulan Bintang yang juga anggota Komisi II DPRK Mimika itu menilai 7 hari bukan waktu lama dibanding 9 tahun penderitaan buruh.
“Sudah 9 tahun mereka tanpa gaji, tanpa kepastian. Bupati jangan terkesan acuh. Segera perintahkan Kepala Disnaker dan Kepala Biro Hukum untuk jemput dokumen ke provinsi,” katanya.
Derek mengingatkan, buruh mogok masih percaya pada jalur kelembagaan DPRK dan Pemda.
“Ini itikad baik. Kalau mereka tempuh jalan pintas, korbannya bukan cuma 8.300 buruh. Pemerintah dan Freeport yang seakan ‘negara dalam negara’ juga akan kena imbasnya,” ujar Derek.
Pansus Moker dibentuk untuk mengurai konflik mogok kerja sejak 1 Mei 2017 akibat kebijakan furlough sepihak PTFI.
Pansus juga mendalami isu privatisasi dan kontraktor. Temuan terbaru: Disnakertrans Mimika tidak memegang Surat Penegasan Gubernur maupun Nota Pemeriksaan Pertama.
“Bukti lemahnya koordinasi. Padahal dua dokumen itu dasar hukum. Tanpa itu, 9 tahun buruh jadi korban kelalaian,” tegas Derek.
Ia mendesak Bupati bergerak cepat agar penanganan mogok kerja 8.300 buruh PTFI tidak lagi jalan di tempat. Stv
MUNGKIN SAJA ..ADA KEKUATAN BESAR YG MEMBUAT DINAS TERKAIT MENJADI MENUTUP HATI..SEHINGGA TERJADI KERUGIAN BESAR BAGAI MOKER FREEPORT INDONESIA
BalasHapusIni bukti bahwa DISNAKER MIMIKA tidak serius dengan MOKER SAH 2017...maka di nyatakan DISNAKER MIMIKA LALAI menjalankan fungsinya dan korbankan 8300 moker Demi kenyamanan FREEPORT dan PEJABAT DISNAKER yang kena SUAP dari Managemen freeport....sungguh miris oknum pejabat pemerintah dan managemen freeport
BalasHapusBukti nyata bahwa Pemda Mimika tidak serius tangani persoalan moker karyawan PTFI ini.
BalasHapusIni adalah bukti nyata penghilangan bukti surat nota dinas dan surat gubernur Papua, ini SDH pelanggaran serius thdp 8300 pekerja dan keluarganya selama 9 tahun. Ini murni kesalahan ada di pemkab mimika sebab SDH jelas dr gubernur kok bisa pemkab mengabaikan surat yg begitu penting nya.
BalasHapusPelanggaran ini sudah serius ( HAM ) yg terkoordinir yg menimbulkan dampak begitu serius bahkan nyawa dan anak2 pekerja putus sekolah selama 9 tahun jelas jelas mengabaikan surat gubernur dan nota dinas ketenagakerjaan.
BalasHapusSo dapa SMS banking jadi hp mode silent, pura2 tidak tau ada masalah moker yg mereka harus selesaikan.. Disnaker Prop dan kab sama saja.. 👌🙏
BalasHapusAda indikasi orang intenal Disnaker mimika ada bermain mata dengan management Freeport , semoga pansus melakukan proses hukum biar orang " yg terlibat bisa di penjara karena ini menyangkut nyawa ribuan orang dan masa depan anak karyawan moker.
BalasHapusLah....ini kerja halus sekarang sdh mulai terapung
BalasHapus