 |
| Frans Maniagasi, akademisi dan aktivis Papua |
Papua, yapekopa.org – Polemik panjang soal status Papua dalam bingkai Indonesia kerap dikaitkan dengan dua narasi sejarah yang dinilai sarat kepentingan politik.
Akademisi dan aktivis Papua, Frans Maniagasi, menyebutnya sebagai “rekayasa sejarah” melalui mitos Majapahit dan mekanisme musyawarah mufakat.
Dalam tulisannya yang beredar luas, Frans menekankan bahwa pendalaman sejarah seharusnya berada di ranah akademik untuk memperkaya ilmu pengetahuan.
Namun, ia menilai, dalam praktik politik praktis, sejarah sering kali diubah menjadi alat pembenaran untuk mengukuhkan klaim kekuasaan atas suatu wilayah.
“Pendalaman sejarah diadopsi sebagai dalil untuk mempertahankan kepentingan politik, misalnya mempertahankan satu wilayah demi melengkapi klaim historis,” tulisnya.
Debat Sengit di BPUPKI 1945
Frans mengurai kembali perdebatan panas di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Juni-Juli 1945. Saat itu, Mohammad Hatta menolak tegas gagasan memasukkan New Guinea atau Papua ke dalam wilayah Indonesia merdeka.
Alasannya, menurut Hatta, penduduk Papua berbeda secara ras dan kultur dari mayoritas bangsa Indonesia yang berakar Melayu. Ia menyebut pengalaman pribadi pernah diasingkan di Boven Digul, Tanah Merah, sebagai dasar empiris pandangannya.
“Biarkan Orang Papua mengurus dan mengatur diri sendiri,” kata Hatta kala itu, menurut catatan sejarah.
Pendapat Hatta itu kemudian dibantah Soekarno, Mohammad Yamin, dan Prof. Soepomo. Soekarno disebut mengangkat kembali mitos kejayaan Majapahit yang disebut menguasai sebagian besar Asia Tenggara hingga Papua, termasuk Papua Nugini.
Klaim sepihak itu kemudian diperkuat Soepomo melalui teori integralistiknya. Pada 18 Agustus 1945, rapat secara aklamasi menetapkan Papua sebagai bagian dari NKRI.
“Bagi Hatta, ini adalah pendalaman sejarah secara akademis. Sementara bagi Soekarno dan Yamin, sejarah dimanipulasi untuk membenarkan kepentingan politik,” tulis Frans.
Dari One Man One Vote ke Musyawarah Mufakat
Frans juga menyinggung Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang semestinya membuka ruang penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua melalui mekanisme one man one vote.
Namun, pada praktiknya, proses itu berubah menjadi musyawarah mufakat di bawah operasi khusus yang dirancang Ali Murtopo pada era Soeharto.
Kini, setelah proses sejarah itu dipelajari secara akademis, pertanyaan besar muncul: mampukah publik mengubah narasi sejarah yang dinilai direkayasa, di tengah tarik-menarik kepentingan nasional dan global atas Papua?
“Tanya pada rumput yang bergoyang,” tutup Frans dalam tulisannya.
Tulisan ini telah menjadi perbincangan di kalangan pegiat sejarah dan aktivis Papua di media sosial. Tagar #sejarah #papua #indonesia turut ramai digunakan untuk memperluas diskusi publik. Stv
Baca tulisan lengkapnya di sini: Mitos Majapahit dan Musyawarah Mufakat: Dua Rekayasa Sejarah atas Nasib Papua